Review Perubahan UU Paten dan UU Merek pada UU Cipta Kerja

Review Perubahan UU Paten dan UU Merek pada UU Cipta Kerja :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pasal 107

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59221diubah sebagai berikut:

 

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1.      Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

2.      Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.

3.      Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.      produk sederhana;

b.      proses sederhana; atau

c.       metode sederhana.

 

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

1.     Paten wajib dilaksanakan di Indonesia

2.      Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut:

a.   pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;

b.   pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau

c.    pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

 

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

1.      Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:

a.   Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten;

b.   Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merLrgikan kepentingan masyarakat; atau

c.    Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan.

 

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

1.      Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.

2.      Permohonan Pemeriksaan Substantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.

3.      Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.

 

Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

1.      Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.

2.      Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.

3.      Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) berakhir.

4.      Dikecualikan terhadap ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4), bahwa keberatan terhadap Permohonan Paten sederhana langsung digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

 

Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

1.      Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana.

2.      Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

3.       Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 107

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) diubah sebagai berikut.

 

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

 -bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

-memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danlatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

-memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

-tidak memiliki daya pembeda;

-merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

 

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1.      Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

2.      Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.      Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

4.      Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga puluh) Hari.

5.      Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

6.      Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.

7.      Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.

8.     Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan Persetujuan Menteri.

 

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

1.      Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.

2.      Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.       nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;

b.      nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa;

c.       Tanggal Penerimaan;

d.      nama negara dan Tanggal Penerimaan pemohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;

e.   label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;

f.        nomor dan tanggal pendaftaran;

g.      kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan

h.      jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek

 

sumber :

http://risbang.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/11/UU-nomor-13-tahun-2016-tentang-paten.pdf

https://saifuulahugindustial.blogspot.com/2020/11/review-perubahan-paten-dan-merek-pada.html